Peran Internet dan Kode Etik Jurnalistik yang Tercederai

Belakangan sedang santer pemberitaan tentang seorang public figure perempuan yang terlibat dalam prostitusi online. Berbagai media dari mulai media infotainment maupun media news beramai-ramai mengangkat isu ini untuk diperbincangkan. Tidak ketinggalan, warganet pun turut meramaikan arus perbincangan ini dengan nada yang beragam.

Namun sayangnya, dominasi ekspresi media dan netizen dalam menyikapi kasus ini cenderung judgemental, terlalu menghakimi. Padahal belum tentu apa yang diberitakan sepenuhnya benar. Nasi sudah menjadi bubur, media dan warganet telah bersepakat mengangkat kasus ini sebagai bahan cemoohan, komentar pedas yang menjelekkan beramai-ramai dilontarkan. Media juga seolah tidak berusaha melindungi identitas yang bersangkutan, alih-alih menyamarkan nama dengan inisial, kini nama asli yang bersangkutan disiarkan secara luas.

Indonesia darurat judgemental benar adanya. Dan lagi-lagi eksistensi perempuan yang kembali tercederai, padahal bukankah jikapun benar kejadian ini terjadi karena consent dari penyedia jasa dan pemakai jasa? Namun penilaian media dan warganet condong sebelah. Masifnya peran sosial media semakin memperparah keadaan, membuat benar dan salah berhak ditentukan oleh individu yang bahkan salah mengenal pun tidak.

Media memperkeruh? Sudah barang tentu. Perannya sudah bagai kompor di tengah mentalitas masyarakat kita yang sumbu pendek. SEO dijadikan raja di siang bolong, click bait, judul-judul tidak senonoh dipakai demi rating mewarnai pemberitaan di dunia maya. Isu ini dalam sehari dijadikan urusan bersama yang ramai dibahas oleh semua orang terutama di internet.

Terlepas dari moralitas, berkat kejadian ini harga diri seorang perempuan bisa dengan mudah dicabik-cabik dalam waktu yang singkat dengan mengabaikan bahwa yang mereka hujat bersama adalah individu yang dilindungi HAM. Di tengah dunia yang patriaki isu ini menjadi bola panas, media pun menjadi pemeran utama dalam mendukung konsep tersebut. Menjadikan wanita kaum sekunder yang berhak dihakimi, sedangkan sang pemakai jasa bisa melenggang tanpa perlu menutup muka dengan dalih ketiadaan pasal yang bisa menjerat. Terlepas dari apa yang dilakukan yang bersangkutan yang melanggar UU, apakah pantas lampu spotlight terus menyoroti satu pihak?

Menyikapi hal ini tentunya media harus bergerak sejalan dengan kode etiknya, tidak lagi berlaku semena-mena agar tidak memicu pergerakan warganet yang terpengaruh dengan headline-headline yang beredar secara luas. Terlebih lagi dengan keberadaan internet yang mempermudah tersebarnya suatu informasi, kita sebagai penggunanya harus bisa memilah dan bersikap bijak dalam menyebarkan maupun ikut berkomentar terkait sebuah isu. Yuk gunakan internet secara positif!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*